kerangka kebijakan fiskal 2010

Jakarta, 1/6 (Roll News) - Pemerintah mengajukan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal tahun 2010 sebagai bagian dari langkah awal pembahasan RAPBN 2010 kepada DPR.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mewakili pemerintah mengajukan hal itu dalam rapat kerja Panitia Anggaran DPR di Jakarta, Senin. Hadir dalam rapat yang dipimpin Ketua Panitia Anggaran DPR Emir Moeis itu, Menneg Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Paskah Suzetta, dan Pelaksana Gubernur Bank Indonesia (BI) sekaligus Deputi Senior Gubernur BI Miranda S. Goeltom.

Pemerintah mengajukan berbagai sasaran ekonomi makro tahun 2010 yaitu pertumbuhan ekonomi sebesar 5,0-6,0 persen, inflasi 4,5-5,5 persen, tingkat suku bunga SBI 3 bulan 6,0-7,0 persen, nilai tukar Rp9.500-Rp10.500 per dolar AS, harga minyak 45-60 dolar AS per barel, lifting minyak 0,950-0,970 juta barel per hari, gas bumi 8201 billion British Thermal unit per Day (BBTUD), dan batu bara 250 million ton per Annum (MTPA).

Sasaran itu didasarkan atas perkiraan realisasi tahun 2009 untuk pertumbuhan ekonomi sebesar 4-4,5 persen, inflasi 5,0-5,5 persen, tingkat bunga SBI 3 bulan 7,0-7,5 persen, nilai tukar Rp10.000-Rp10.500 per dolar AS, harga minyak 50-60 dolar AS per barel, lifting minyak 0,960 juta barel per hari, gas bumi 7526,3 BBTUD, dan baru bara 250 MTPA.

Menurut Menkeu, pertumbuhan ekonomi pada 2010 akan didorong oleh konsumsi rumah tangga yang diperkirakan tumbuh 4,2 hingga 4,8 persen, konsumsi pemerintah 6,0-6,7 persen, pertumbuhan investasi 7,1-7,6 persen, ekspor 5,0-7,0 persen, dan impor 6,1-6,8 persen.

"Konsumsi dalam negeri diperkirakan masih akan mendorong pertumbuhan ekonomi pada 2010," kata Menteri Keuangan.

Sementara itu mengenai pokok kebijakan fiskal, Menkeu menyebutkan, pokok kebijakan tahun 2010 meliputi kebijakan melanjutkan/meningkatkan seluruh program kesejahteraan rakyat (PNPM, BOS, Jamkesmas, Raskin, PKH, dan lainnya), melanjutkan stimulus fiskal melalui pembangunan infrastruktur, pertanian, dan energi serta proyek padat karya.

Selain itu juga mendorong pemulihan dunia usaha termasuk melalui pemberian insentif erpajakan dan bea masuk, meneruskan reformasi birokrasi, memperbaiki alutsista, dan menjaga anggaran pendidikan minimal 20 persen.

Menkeu juga mengungkapkan bahwa postur indikatif RAPBN 2010 akan defisit sebesar 1,3 persen dari produk domestik bruto (PDB) atau Rp77,1 triliun di mana pendapatan negara dan hibah mencapai Rp871,9 triliun sementara belanja negara mencapai Rp949,1 triliun.

Sumber pembiayaan defisit akan berasal dari penerbitan surat berharga negara (SBN), pinjaman luar negeri, dan pemanfaatan pinjaman siaga tahun 2009-2010 dari Bank Dunia, ADB, dan bilateral. (T.A039/